Sinergi Aset Negara: Kepala MTs Negeri 2 Manggarai Barat Tegaskan Legalitas Sewa Lahan dengan PT PLN UP3 Flores Bagian Barat

MTs N 2 Mabar (Kemenag) – Satuan Kerja (Satker) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Manggarai Barat secara resmi mengesahkan perjanjian sewa sebagian lahan milik madrasah kepada PT PLN (Persero) UP3 Flores Bagian Barat. Langkah ini diambil sebagai bentuk optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) yang tertib administrasi dan berkekuatan hukum.Jum’at, 27/02/2026

Perjanjian ini melibatkan dua pihak utama:

1. Pihak Pertama: Satker MTs Negeri 2 Manggarai Barat selaku penyedia lahan.
2. Pihak Kedua: PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Flores Bagian Barat.

Pengesahan ini dilakukan pada hari Jumat, 27 Februari 2026, atas permohoan perpanjangan kontrak perjanjian sewa sebagian tanah dengan luas 30  M² yang dibayar sekaligus ke Kas Umum Negara, akun 425131 yang diketahui oleh pengelola Barang Milik Negara ( KPKNL ). Adapun masa berlaku atau periodesasi ditetapkan selama 1 tahun, terhitung sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Dalam proses pengesahan yang berlangsung di Labuan Bajo, Kepala MTs Negeri 2 Manggarai Barat memberikan penegasan terkait urgensi kerja sama ini. Beliau menyampaikan bahwa langkah ini bukan sekadar transaksi sewa-menyewa, melainkan kontribusi sektor pendidikan terhadap infrastruktur publik.

“Pengesahan perjanjian ini adalah komitmen kami dalam mengelola Aset Negara secara transparan dan akuntabel. Kami memastikan bahwa pemanfaatan sebagian lahan Madrasah oleh pihak PLN untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2026 ini telah sesuai dengan regulasi yang berlaku sambil menunggu tempat lahan yang baru” tegas Sarif, S.Pd

Beliau juga menambahkan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mendukung stabilitas layanan kelistrikan di wilayah Komodo, yang mana manfaatnya juga akan dirasakan kembali oleh masyarakat dan lingkungan pendidikan.

Proses pengesahan dilakukan setelah melalui tahapan negosiasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Kedua belah pihak menyepakati klausul kontrak yang mencakup hak dan kewajiban selama setahun ke depan, yang kemudian diresmikan melalui penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama.